Kerajaan perlu kembali ke meja perundingan, libat urus secara telus dengan semua pemegang taruh dan pastikan akta yang bakal dikuatkuasakan kelak benar-benar melindungi nyawa pengguna dan poket pekerja, bukannya menambah karenah birokrasi dan beban kewangan, kata Gabungan NGO itu
